Pandangan Politik dan Cara Memilih Pemimpin Menurut Ajaran Agama Hindu

Pandangan Politik dan Cara Memilih Pemimpin Menurut Ajaran Agama Hindu


Sanatana Info - Ajaran Agama Hindu, pandangan atau perbedaan pilihan dalam pesta demokrasi merupakan kebebasan dan hak politik setiap orang. 


Tidak ada paksaan dalam menentukan pilihan hak politik tersebut. Lalu bagaimana pandangan politik, cara memilih pemimpin menurut Agama Hindu ? Berikut ulasannya. 


Memahami Demokrasi Menurut Ajaran Agama Hindu


Pesta rakyat terbesar dalam lima tahunan menjadi salah satu proses dalam memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Sebut saja dalam tingkat nasional ada pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan anggota dewan (DPR, DPD) RI setiap lima tahun. 


Pada tingkat daerah, kita juga melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah, sebut saja gubernur dan wakil gubernur, atau ditingkat kota/kabupaten ada pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta pemilihan bupati dan wakil bupat. 


Tidak hanya itu, pesta demokrasi dalam pemilihan anggota dewan (DPRD kota, ataupun DPRD kabupaten) adalah bagian dari proses pendidikan politik untuk masyarakat Indonesia. 


Ada pertanyaan yang baru-baru ini kawan saya bertanya, tentang pandangan politik atau pilihan politik umat Hindu yang ada di Indonesia, dalam menyikapi pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 ini. 


Lalu, saya menjawab, pilihan politik atau pandangan politik dalam Hindu, yang setahu saya, memberikan kebebasan untuk menentukan hak politik umat itu sendiri.


Karena kita sadar bahwa pesta demokrasi adalah pesta yang kita rayakan, ya oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tidak ada paksaan untuk kita harus memilih si J atau si P.


Percakapan singkat diatas, membuat saya tertarik untuk menulis singkat tentang Hindu dan Demokrasi di Indonesia. Saya coba membaca beberapa jurnal dan artikel yang dimuat dalam mbah Google atau internet. 


Ada beberapa yang menjelaskan dan menuliskan bagaimana pandangan Agama Hindu dalam demokrasi yang ada di Indonesia. Bagaimana ulasannya ? Berikut narasinya.


Bhineka Tunggal Ika. Salah satu bagian penting dalam pondasi bangsa Indonesia adalah empat pilar kebangsaan, yaitu adanya Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika. 


Kita menyadari bahwa Indonesia ada karena pluralismenya, perbedaan etnis, suku, adat, budaya, dan berbeda-berda agama serta kepercayaan yang ada di Indonesia. 


Oleh karena itulah, Indonesia melalui pendiri bangsa membuat rumusan bersama tentang kemajemukan yang ada di Indonesia, agar masyarakat yang berbeda-beda dapat menjadi satu, yaitu tujuan yang sama untuk Indonesia. 


Dalam buku Sutasoma yang dikemukan oleh pujangga Mpu Tantular, untuk menunjukkan kerukunan kehidupan beragama pada waktu pemerintahan Hayam Wuruk di Kerajaan Majapahit pada pertengahan abag ke-14. 


Teks aslinya berbunyi 
Shiwa tattva lawan Buddhtattva tunggal, 
Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma mangrwa 


Yang artinya dinyatakan dua hal yaitu Agama Shiwa dan Agama Buddha. Demikian konon dinyatakan, tetapi apa yang berbeda sedangkan sesungguhnya keduanya adalah sama, karena Agama Buddha dan Agama Shiwa secara filsofis keduanya adalah tunggal (sama).


Berbeda-beda tetapi sesungguhnya hal itu adalah sama, tidak ada kebenaran ganda (dua). Sesanti ini memberikan gambaran tentang keserasian ajaran Hindu dan Budha, serta kerjasama antara kedua umat yang bersangkutan. 


(Sumber : Hindu dan Demokrasi oleh Ir. I Made Rudita, S.Sn.,M.Fil.H | Yuk BACA)


Beruntungnya kita bisa bercengkrama dalam kesatuan dan persatuan bangsa, sejak dulu perbedaan yang ada dalam masyarakat merupakan warisan budaya yang harus kita junjung. 


Mpu Tantular yang sadar akan keyakinan yang diproses dalam pikiran manusia, dan bersemayam dalam diri manusia. Mulai dari lahir kita sudah memegang warisan dengan suku, etnis, agama, dan keyakinan yang sudah melekat pada orang tua kita. 


Oleh karena itu, jika kita lahir di Indonesia, maka kita sudah mendapatkan warisan tersebut, apa etnis, suku, serta agama kita. 


Perbedaan yang ada pada diri kita adalah bagian dari menerima perbedaan dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang kokoh tak hanya sebagai semboyan "Bhineka Tunggal Ika" semoboyan yang sudah melekat dan menjadi simbol pluralisme Indonesia.


Kita sadar bahwa semboyan "Bhineka Tunggal Ika" yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Beraenkaragam etnis, suku, budaya, adat, agama, bahkan sampai kepada keyakinan kepercayaan menghiasai kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 


Semboyan yang diambil dari penggalan buku Sutasoma pada saat Mpu Tantular mencoba memahami dan menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut, agar tidak terjadi konflik pada masa itu. 


Kejayaan pemerintahan Kerajaan Majapahit pada masa Hayam Wuruk ini menunjukan bahwa Hindu juga mengajarkan kita tentang bagaimana kita bersikap dalam perbedaan-perbedaan tersebut. 


Bersikap dan bersilang pendapat boleh saja dengan tetap memegang teguh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada intinya kita mempunyai tujuan yang satu untuk negara Indonesia yang menjadi simbol keberagaman tersebut.


Ajaran Hindu dalam Politik. Kebebasan dalam memilih dan menentukan hak politik umat Hindu merupakan kebebasan bagi umat itu sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kamu harus pilih ini, pilih itu.


Ajaran Hindu tidaklah mengekang orang untuk mengikuti semua yang ditentukan dalam ajaran keseharian Agama Hindu. Dalam kebebasan berdemokrasi ataupun kebebasan dalam menuju jalan Tuhan pun sudah diberikan kebebasan yang kita sendiri menentukannya.


Sebu saja misalnya Catur Marga Yoga (Empat jalan untuk mencapai kebebasan menuju Tuhan) untuk lebih lengkapnya silahkan bisa membaca refrensi di Mbah Google ya guys !


Dalam ajaran Hindu yang tertulis pada Bhagavadgita pada sloka VII.21 yang berbunyi sebagai berikut ini :


Bhagavadgītā VII.21 
Yo yo yāṁ yāṁ tanuṁ bhaktaḥ
śraddhayārcitum icchati,
tasya tasyācalāṁ śraddhāṁ tām
eva vidadhāmy aham.


Artinya :
Apa pun bentuk kepercayaan (agama) yang ingin dipeluk oleh penganut agama, aku perlakukan kepercayaan mereka sama (karena itu) agar mereka (umat beragama) tetap teguh (dalam keimanannya) dan sejahtera. 


Dari sloka diatas, tentang kepercayaan umat, membebaskan untuk memilih kepercayaan tersebut. Sama halnya, dengan kebebasan kita berpendapat, menentukan sikap politik sudah diajarkan dalam Hindu kepada umatnya, bahwa dalam berdemokrasi kita bebas menentukan pilihan tersebut.


Karena, setiap pemimpin yang akan kita pilih mereka adalah orang baik yang berupaya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Seperti mana demokrasi itu sendiri, seluruh kepentingan dan kesejahteraan hanya untuk rakyat. 


Menurut pengertian yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1863, mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the people and fot people).


Pemimpin pilihan rakyat. Dikutip dari halaman website tatkala.co dengan judul artikel Hindu dan Politik: Filosofi, Substansi Masalah dan Penguatan Partisipasi yang ditulis oleh   I Gusti Putu Artha.


Bagi pemeluk Hindu, menurut Ida Bhagawan Dwija, etika berpolitik terdapat dalam kitab suci Veda yaitu Rgveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda. 


Politik dalam Veda menitikberatkan pada kewajiban pemimpin pemerintahan dan rakyat untuk bersama-sama menegakkan kejayaan bangsa dan negara, yang dikenal dengan istilah “Dharma Negara”. 


Jika dikaji, ternyata prinsip kedaulatan rakyat diatur dalam Veda. Berikut deretan sloka suci yang menurut Ida Bhagawan Dwija bermakna amat dalam :


Bentuk pemerintahan menurut Veda adalah berkedaulatan rakyat : Mahate janarajyaya (YajurVeda ix. 40)


Semoga Tuhan membimbing kami ke sebuah negara yang berkedaulatan rakyat. Lebih jauh diulas pula bahwa rakyat yang merdeka, sejahtera dan berdaulat adalah kekuatan utama bagi tegaknya suatu bangsa : Uttaram rastram prajaya uttara vat (AtharvaVeda xii.3.10)


Para politisi yang bersaing menguasai pemerintahan disyaratkan dalam Veda agar selalu memperhatikan kepentingan rakyat karena landasan seorang pemimpin adalah rakyatnya : Visi raja pratisthitah (YayurVeda xx.9)


karena itu pemimpin hendaklah berupaya meningkatkan kualitas rakyat : Pra jam drmha (YayurVeda v.27)

memelihara kesejahteraan rakyat : Sivam prajabhyah (YayurVeda xi.28)

membahagiakan rakyat : Panca ksitinam dyumnam a bhara (SamaVeda 971)

memperhatikan keluhan rakyat : Visam visam hi gacchathah (SamaVeda 753)

dan memakmurkan rakyat : Prajam ca roha-amrtam ca roha (AtharvaVeda xiii.1.34)


Selain kita (rakyat) yang mempunyai harapan dan mimpi bagi seorang pemimpin, agar mereka memimpin rakyatnya atas dasar kepentingan seluruh umat dan masyarakat. Tanpa adanya pembedaan berdasarkan etnis, suku, ras, atau golongan tertentu. 


Seorang pemimpin tidaklah baik jika mereka melakukan diskriminasi kepada masyarakatnya sendiri dengan membuat berbedaan tersebut. 


Sloka-sloka diatas tadi adalah bagaimana cerminan seorang pemimpin yang dapat kita pilih jika pemimpin tersebut pro kepada seluruh rakyatnya. 


Nah, sebagai rakyat kita tentunya juga harus mendukung dan ikut menjalankan perintah-perintah yang diintruksikan kepada kita. 


Berikut sloka yang menunjukkan bahwa kita juga memenuhi perintah seorang pemimpin yang pro kepada rakyatnya.


Sebaliknya rakyat pun wajib mematuhi perintah-perintah pemimpin bangsa : Tasya vratani-anu vas caramasi (RegVeda viii.25.16)

Selalu waspada pada hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan bangsa : Vayam rastre jagryama purohitah (YayurVeda ix.23)

dan berani berkorban untuk kejayaan bangsa : Vayam tubhyam balihrtah syama (AtharvaVeda xii.1.62)


Pemimpin dan rakyat tidak bisa dipisahkan dalam demokrasi. Indonesia saja, dalam menjalankan pesta demokrasi selalu membutuhkan seorang pemimpin yang pro atas dasar kepentingan bersama rakyat. 


Begitu juga sebaliknya, pesta demokrasi seperti Pemilihan Umum (Pemilu) seperti Pemilihan Presiden, anggota DPR, DPD RI, atau pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, sangat membutuhkan rakyat, agar pelaksanaan pemilihan tersebut sukses. 


Oleh karena itu, dalam pandangan politik dan bagaimana cara Hindu dalam menentukan hak politik merupakan kebebasan bagi umat Hindu itu sendiri. 


Dalam menentukan pilihan pemimpin kita juga bisa mengacu kepada ajaran Veda tentang bagaimana seorang pemimpin itu yang seluruh kepentingannya atas dasar kedaulatan rakyat, agar masyarakat sejahtera dan hidup dalam kedamaian.


"Landasan seorang pemimpin adalah rakyatnya" 


Sumber Referensi :
https://tatkala.co/2017/10/05/hindu-dan-politik-filosofi-substansi-masalah-dan-penguatan-partisipasi/


Keterangan Foto : Saat Pelaksanaan Mahasabha XI Peradah Indonesia di Kalimantan Tengah. (Sumber Foto : Sanatana Info/2018)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama